|
Informasi Aktual
|< < > >|| UN Tetap Dilaksanakan Tapi Dengan Catatan | Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, beserta jajarannya menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI membahas penetapan akhir pelaksanaan Ujian Nasional 2010 dan keputusan anggaran Ujian Nasional (UN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1) malam.
Dalam paparannya Mendiknas menyampaikan bahwa sebenarnya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana amanat dari hasil peputusan di pengadilan yaitu: Yang pertama, tentang Peningkatan Kualitas Guru."Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, angka-angka yang terkait dengan budget sudah ada disitu yaitu pemenuhan persyaratan guru sebagaimana diamanatkan oleh UU guru dan dosen yaitu minimal S1, kemudian Sertifikasi dan training-training yang telah dilakukan termasuk juga yang didalamnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan jadi itu semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru", terang Mendiknas.
|  |
| Anggaran Pendidikan 2010 Dipertanyakan | Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dipertanyakan. Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center, alokasi dana pendidikan 2010 bukan 20 persen seperti yang diminta undang-undang. "Terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kemarin.
Menurut Roy, kejanggalan ini terlihat dari Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2010. Pada kedua dokumen tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen sebesar Rp 201,93 triliun. Perinciannya, untuk belanja pemerintah pusat Rp 79,13 triliun (39,2 persen) dan transfer ke daerah Rp 122,79 triliun (60,8 persen). | |
| Pendidikan Gratis, Mungkinkah? | PENDIDIKAN gratis yang sedang di-launching oleh pemerintah saat ini seolah jadi angin surga yang menyejukkan hati masyarakat di tengah impitan ekonomi yang menyesakkan. Sebagai sebuah kebijakan, pendidikan gratis harusnya diterima masyarakat dengan gembira tetapi kenyataannya masyarakat menanggapi program tersebut dengan dingin.
Apatisme masyarakat tersebut dikarenakan buruknya implementasi dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah melihat keseriusan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan.
Buktinya, fakta di lapangan jauh dari harapan. Jangankan gratis, untuk mendapat pendidikan murah saja sangat sulit. Bayangkan, masuk TK dan SD saja dibutuhkan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta padahal tingkat kesejahteraan masyarakat jauh dari kelayakan. Akhirnya impian orang miskin untuk mengenyam bangku pendidikan tinggallah impian. Pantaslah jika masyarakat menganggap kebijakan tersebut hanyalah kebijakan musiman menjelang pemilu. | |
| Akreditasi bisa Mematikan Lembaga Pendidikan Nonformal | Pendidikan nonformal mulai diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. Namun, akreditasi itu dibuat sesuai dengan kondisi dan tidak akan mematikan pertumbuhan pendidikan nonformal.
"Kami tidak ingin parameter yang terlalu mengekang tetapi tetap berkualitas. Memang agak menyimpang dari model akreditasi di pendidikan formal itu karena tidak ingin mematikan kegiatan pendidikan nonformal," ujar Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), Yessi Gusman, Selasa (31/3). | |
| Pendidikan ‘Life Skills’ Solusi Efektif Atasi Pengangguran | Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen per tahun bukan saja merupakan lampu kuning bagi pemerintah, lantaran laju penduduk terus membengkak, tapi juga memberi dampak luas bagi penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Belum lagi jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. Problem yang muncul dari pengangguran dan setengah pengangguran tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi mempunyai implikasi lebih luas, mencakup aspek sosial, psikologis, dan bahkan politik. Apabila jumlah pengangguran dan setengah pengangguran cenderung meningkat, akan berpengaruh besar terhadap kondisi negara secara keseluruhan, antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Jika pada tahun 2005 lalu berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik angkatan kerja menganggur 10,26 persen, namun pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa. “Angka itu berasal dari 1,6 juta pengangguran baru, menambah jumlah pengangguran yang sudah ada sebesar 11 juta,” kata Koordinator Tim Peneliti Prospek Perekonomian Indonesia 2007 Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) M Tri Sambodo.
| |
Hal 2 dari 7 |
|
|
